Pada tanggal 24 November 2022, PPP Larangan melaksanakan koordinasi dengan pihak PSDKP Wilker Batang terkait dengan penerbitan SLO (Surat Laik Operasi). Koordinasi ini dilaksanakan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan karena pejabat yang menangani permasalahan terkait SLO sedang melaksanakan kegiatan Gerai Perijinan di PPN Pekalongan. Koordinasi SLO ini merupakan dampak dari beberapa nelayan PPP Larangan yang tidak melengkapi SLO dan SPB pada saat melaut dan mendapat sanksi dari pihak yang melaksanakan operasi laut. Maka dari itu PPP Larangan berinisiatif untuk menerbitkan SLO melalui pengawas perikanan yang telah ditunjuk sebelumnya, namun sebelum melaksanakan pelayanan penerbitan SLO pihak PPP Larangan melaksanakan koordinasi terlebih dahulu dengan PSDKP Wilker Batang dengan Bapak Handi. Beliau menjelaskan bahwa untuk saat ini pengwas perikanan khususnya di wilayah Provinsi Jawa Tengah belum dapat menerbitkan SLO karena masih dalam masa transisi antara SLO kertas dan E-SLO yang hanya menggunakan ponsel android dan juga permasalahan ini masih menjadi pembahasan di rapat pimpinan antara pihak kementerian dan pemerintah provinsi  mengenai batas kewenangan berdasarkan GT dan jarak melaut. Maka dari itu Bapak Handi selaku pihak PSDKP Wilker Batang memberi saran agar Kepala Dinas Kelauatan dan Perikanan Provinsi Jateng bersurat kepada Dirjen Perikanan Tangkap untuk meminta penugasan pengawasan dalam pembuatan SLO dan mempersiapkan akun E- SLO beserta perangkat lain yang dibutuhkan. Diharapkan dengan koordinasi ini memberikan pencerahan dan dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada nelayan Larangan.